Suasana tegang Saat ketua Tim Independen Pencaker CPNS Nduga menyerukan Suara lantas ber-iring depan Panitia selasa, 03/06/2025
Yang menjadi tuntutan Pencaker CPNS Formasi 2024
1. Undang-undang nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Papua, Menjelaskan bawah memberikan kewenangan lebih luas bagi provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, serta memberikan perhatian khusus pada hak-hak adat orang asli Papua serta untuk memberikan jaminan bawah hak-hak orang asli Papua lindungi dan diperhatikan.
2. Formasi dan CPNS umum 480 orang dan p3k 120 orang total keseluruhan 600 orang, seleksi kompetensi bidang (SKB) sebanyak 596 orang yang akan di tetapkan 480 orang dan yang akan gugur 116 orang, sementara yang akan tersisa 116 orang ini mau kemanakan?
3. Menyangkut orang-orang tua yang lewat umur perlu (BKD) dampingi dan ada toleransi
4. Formasi kesehatan dan pendidikan yang tidak lulus dalam SKD bisa di sesuaikan dengan kebutuhan dinas terkait.
Menanyakan, kebijakan Pemerintah Nduga.
Setelah Terima aspirasi para pencaker, fraksi Partai Golkar, anggota DPRD Nikolaus Heluka, S.E Menanyakan, Pemerintah Nduga kebijakannya sejauh mana sampai saat ini ?, kami lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif, kami pernah keluarkan stegmen untuk rekrut CPNS 2024 berlandaskan prinsip Otonomi khusus bagi orang asli Nduga (OAN), kecuali tenaga kesehatan dan bidan lain sesuai kebutuhan instansi daerah, namun hingga saat ini tidak dilanjuti tetapi sebagai bahan evaluasi kami untuk kedepan, "Kami berharap putra-putri Nduga yang akan tes SKB hari ini harus diluluskan 100℅'', tegasnya, Nikolaus Heluka.
Situasi saat tes SKB CPNS depan gedung Yapis terpantau tekan ramai, namun kondusif, dengan pengawalan dari aparat keamanan. Tim Independen pencaker CPNS berharap agar aspirasi mereka segera didengar dan solusi terbaik dapat ditemukan demi kepentingan bersama untuk daerah. (*)
Tim Redaksi Suaralapago.news
Reporter : Saranus kogeya
