Diumumkanpun setelah masalah honorer menjadi suatu pertanyaan penting dalam debat kandidat ke 2 di Jayapura oleh salah satu kandidat indenpenden kepada Mantan Bupati.
Apalagi pengumuman yang diumumkan pada tanggal 25 Oktober 2024, dengan Nomor : 800/570/BKPSDM, sebanyak 600 orang, itu sangat jau berbeda dengan data honorer sesungguhnya.
Sangat disayangkan, nasip orang yang benar-benar mengabdi bertahun-tahun. Sementara pejabat diindikasih kuat, demi kepentingan politik memanipulasikan data honorer yang sesungguhnya guna meloloskan anggota tim sukses kandidat tertentu.
Hal ini secara tidak langsung, pejabat negara ditingkat kabupaten seharusnya sebagai pembina politik yang baik berdiri netral dan tegak lurus justru bermain untuk mengamankan kandidat tertentu dan cara tersebut dapat tercoreng dirinya.
Kepada presiden kita yang baru dengan semangat yang baru, melalui kementerian terkait, diharapkan untuk turun tangan menyelidiki kasus pemanipulasian data honorer ini, karena sekalipun jaraknya dari ibukota paling ujung bagian timur, namun honorer ini adalah masyarakat Indonesia yang merupakan telur negara.
Dengan demikian masyarakat luas khusu Jayawijaya menjadi contoh untuk kabupaten yang lain yang memanipulasi data seperti ini.
Saya salah satu dari sekian banyak pemerhati tenaga honorer sangat mengharapkan, DPR fasilitasi korban honorer dengan PJ Bupati Jayawijaya untuk sandingkan data honorer sebenarnya di kementerian terkait.
Penulis kaki abu
Boni P. Yelipele
